Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila
Abstract
Advancing the general welfare is the goal of the state as well as the mandate of the constitution. Welfare not only ensures a fair and equitable distribution of wealth; it also reduces poverty and provides basic services and provides social protection for every citizen. However, this noble goal has not been realized optimally. This research is normative legal research, and analyzed juridically and described descriptively. The results of the research on the principle of equitable welfare efficiency need to be supported by the state, civil society, and the market running in harmony. The welfare state that Indonesia wants based on Pancasila in the context of realizing social justice for all Indonesian people who have the spirit of divinity, civility, kinship and democratic mutual cooperation.
References
Mukthie Fadjar, Negara Hukum dan Perkembangan Teori Hukum; Sejarah dan Pergeseran Paradigma, Malang: Instrans Publising, 2018.
Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Bandung: Alfabeta, 2005.
HR. Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
Imran, Modal Sosial Hukum untuk Memperkuat Peradaban Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2019.
Ishak Rafick, Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia, Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi dan Jalan Baru Membangun Indonesia, Jakarta: Ufuk Publising House, 2007.
Jazim Hamidi, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Yogyakarta: Total Media, 2009.
Jimly Asshidiiqie, Format Kelembagaan dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UI, 2005.
_____________, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
______________, Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer, Bekasi: The Biography Institute, 2007.
______________, Konstitusi Ekonomi, Jakarta: kompas Gramedia, 2010.
______________, Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis, Malang: Setara Press, 2016.
Marilang, Nilai Keadilan sosial dalam Pertambangan, Disertasi, Makassar: Program Pascasarjana UNHAS, 2010.
Moh. Fadli, Perkembangan Peraturan Delegasi di Indonesia, Disertasi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 2012.
Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
Muhadjir Darwin, Kesejahteraan Rakyat Dalam Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila, Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Yogyakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
Soedijarto, Pancasila Sebagai Filsafat Dasar dan Ideologi Negara Kebangsaan dan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia, Yogyakarta; Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
Soetandjo Wignjoesbroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamikanya, Jakarta: Elsam & Huma, 2002.
Sri Edi Swasono, Menegakkan Ekonomi Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila; Pancasila dalam Berbagai Perspektif, Yogyakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.
Yudi Latif, Negara Paripurna Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Jurnal dan Makalah
Bagir Manan, Susi Dwi Harijani, Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan, Padjadjaran Jurnal Hukum, Volume 1, No. 1 Tahun 2014.
Edi Suharto, Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos, makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional, Departemen Sosial, Yogyakarta, 25 April 2006.
Hamka Siregar, Sumpah Pegawai Negeri Sipil dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Al-Adalah, Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
Maria Farida Indrati, Eksitensi Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Sesudah Perubahan (Ditinjau dari Gesetzgebingswissenschaft), Pidato Purna Tugas, Depok: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2019.
Marilang, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang), Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual, Edisi Khusus, Juni 2010.
Mochamad Adib Zain, Ananda Prima Yurista, dan Mailinda Eka Yuniza, Konsistensi Pengaturan Jaminan Sosial Terhadap Konsep Negara Kesejahteraan Indonesia, Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2014.
M. Rendi Aridhayandi, Resensi Buku (Book Review) Soediman Kartohadiprodjo, Kumpulan Karangan, Jakarta: PT. Pembangunan, 1965, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Vol. 3 No. 1 juni 2017.
Sugeng Bahagijo dan Darmawan Triwibowo, Memahami Negara Kesejahteraan: Beberapa Catatan Bagi Indonesia, Jurnal Politica, Vol. 2 No. 3 Tahun 2006.
Yohanes Suardin, Peranan Hukum dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Hukum Pro Justisia, Vol. 25, No. 3, 2007.
Penulis yang menerbitkan karya ilmiahnya di Likhitaprajna setuju dengan ketentuan berikut: manuskrip yang diajukan dan dipublikasikan tetap menjadi hak publikasi penulis dengan karya yang dilisensikan secara bersamaan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
