DILEMA FUNGSI KEPALA DAERAH ERA OTONOMI; PERPEKTIF ETIKA BIROKRASI

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisis peran Kepala Daerah (Bupati/Walikota) di era otonomi daerah yang mekanisme melalui proses demokrasi pilihan langsung berdasarkan one man one vote dengan sudut pandang (perspektif) etika birokrasi. Praktek demokrasi bermaksud melibatkan rakyat dalam proses mengambil keputusan dalam bernegara, baik keputusan memilih pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung secara periodik lima tahunan, maupun keikutsertaan rakyat-masyarakat dalam mekanisme pembangunan saat penyusunan RPJM/P yang menggunakan pendekatan buttom up . Kemudian para Kepala Daerah terpilih dalam menjalankan fungsinya dikritisi menggunakan etika birokrasi. Sebab ada tuntutan kuat melalui proses demokrasi politik pilkada akan tercipta birokrasi yang bersih, berwibawa dan profesional dalam nenjalankan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). Diskripsi panjang tulisan ini didasarkan dari pengalaman sebagai konsultan “politik†calon Kepala Daerah yang mengikuti proses pilihan pada tahun 2009 dan 2014. Oleh karena itu, narasi tulisan tidak berstruktur seperti laporan penelitian yang terdukung oleh data wawancara, observasi, FGD dan document. Juga tidak ada tringulasi, maupun analisis data. Yang menguatkan tulisan ini adalah pengalaman konsultan politik didukung oleh mata kuliah yang penulis ampuh antara lain yaitu Etika Birokrasi, Kebijakan Publik, Reformasi Administrasi, dan Seminar Isu Lingkungan. Proses Pilkada langsung yang menghasilkan Bupati/Walikota terpilih dalam menjalankan fungsi pemerintahannya cenderung melanggar etika birokrasi, yang kemudian berpengaruh terhadap system birokrasi daerah yakni berkembang jaringan korupsi daerah atau korupsi berjamaah.